Foto: Aksi demonstrasi tiga ormas daerah Kukar di DPRD Kukar. (Kriz)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR:  DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) memanas seiring menguatnya desakan dari tiga organisasi masyarakat yang turun langsung ke Kantor DPRD Kukar, Senin (4/5/2026).

Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Tiga Ormas Daerah itu datang dengan membawa tuntutan Ketua DPRD Kukar untuk mundur dari kursi jabatannya.

Desakan tersebut mencuat sebagai bentuk dari akumulasi kekecewaan atas sikap dan kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan harapan masyarakat.

Aksi yang digelar Aliansi Tiga Ormas Daerah yang terdiri dari Remaong Koetai Berjaya, Remaong Kutai Menamang, dan Kayuh Baimba sejak awal sudah diwarnai ketegangan.

Massa yang datang dengan jumlah ratusan itu tidak langsung menemukan Ketua DPRD di lokasi, sehingga memicu kekecewaan yang perlahan berubah menjadi situasi ricuh di area kantor DPRD.

Dalam dinamika di lapangan, massa akhirnya setuju untuk melakukan dialog di ruang Banmus bersama dengan ketua DPRD, Ahmad Yani dan anggota DPRD yang lain.

Upaya pertemuan pun difasilitasi, namun kondisi di dalam ruangan tidak berjalan kondusif, emosi massa yang sudah terbangun sejak awal kembali memuncak saat dialog berlangsung, sehingga situasi sulit dikendalikan.

Melihat kondisi tersebut, aparat penegak hukum mengambil langkah cepat dengan mengamankan Ketua DPRD dari lokasi pertemuan guna mencegah potensi benturan yang lebih besar.

Setelah diamankan, Ketua DPRD tidak lagi kembali menemui massa aksi yang masih berada di sekitar gedung.

Ketua Remaong Koetai Berjaya, Hebby Nurlan Arafat, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan respons atas sejumlah kebijakan dan pernyataan Ketua DPRD yang dinilai tidak wajar dan memicu keresahan di tengah masyarakat.

“Aksi damai di DPRD Kukar pada hari ini berkaitan dengan beberapa kebijakan dan pernyataan yang dianggap tidak wajar dari Ketua DPRD Kutai Kartanegara yang belakangan ini menjadi viral di berbagai media,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa persoalan ini tidak hanya sebatas pernyataan, tetapi juga menyangkut dugaan penyalahgunaan tugas dan fungsi sebagai Ketua DPRD, khususnya dalam memfasilitasi organisasi yang dinilai bermasalah dan tidak terdaftar secara resmi.

“Bahkan di Kesbangpol Kukar sendiri organisasi tersebut tidak terdaftar, tetapi tetap diundang. Hal inilah yang memicu konflik beberapa hari lalu hingga berujung pada persoalan hukum,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa tuntutan yang disampaikan aliansi bukan tanpa dasar, melainkan sebagai bentuk sikap tegas terhadap kondisi yang dinilai sudah tidak kondusif.

“Atas dasar itu, kami menginginkan Ketua DPRD Kukar untuk mundur dari jabatannya,”tegasnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasid, menyampaikan bahwa lembaga DPRD telah menerima seluruh aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi.

Ia menegaskan bahwa setiap tuntutan yang masuk akan diproses dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme serta kewenangan yang dimiliki oleh DPRD sebagai lembaga legislatif.

“Sebagai lembaga legislatif, DPRD Kukar, menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan menyampaikan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kewenangan yang ada," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kukar, Sugeng Hariadi, menilai peristiwa yang terjadi telah menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat, khususnya dari kalangan ormas yang terlibat dalam aksi.

Ia mengakui bahwa situasi tersebut tidak terlepas dari sikap Ketua DPRD yang dianggap mencederai perasaan, baik secara emosional maupun dari sisi kemanusiaan.

“Kami dari PDI, khususnya saya selaku Ketua Fraksi, menyikapi bahwa apa yang dilakukan oleh Ketua DPR mungkin telah mencederai rasa, baik perasaan hati maupun sisi kemanusiaan,” ujarnya.

Ia mengatakan, Fraksi PDI-P akan segera melakukan evaluasi internal serta berkoordinasi dengan DPP untuk menentukan langkah lanjutan terkait persoalan tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa keputusan mengenai posisi Ketua DPRD sepenuhnya berada di tangan DPP, sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kejadian yang terjadi.

“Dengan segala kerendahan hati, kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kutai Kartanegara. Semoga kejadian ini menjadi pembelajaran bagi kami untuk melangkah lebih baik ke depan,” tutupnya. (kriz)